Makassarviral.com, Makassar, Jumat, 15/05/2026 — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 71 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Pemerintah kini mempercepat proses sertifikasi untuk mencegah insiden keracunan pangan dalam program makan bergizi gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat baru 71 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) per Jumat, 15/05/2026. Pemerintah kini mempercepat penerbitan SLHS guna menekan risiko keracunan pangan dalam program makan bergizi gratis. “Kita ingin lakukan upaya percepatan standar keamanan pangan,” kata Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Ranto.
Percepatan Sertifikasi SLHS di Sulsel
BGN melalui Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3, Ranto, mengatakan konsolidasi dengan seluruh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota di Sulsel telah dilakukan. Sertifikasi ini menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan pangan di setiap SPPG. “Kita ingin lakukan upaya percepatan standar keamanan pangan. Salah satunya itu SLHS,” ujar Ranto, Jumat, 15/05/2026.
Menurut Ranto, beberapa persoalan ditemukan di lapangan, mulai dari kualitas air hingga sistem pengolahan limbah. “Di antara itu kita menemukan memang yang menjadi titik kelemahan saat ini di dalam standar keamanan pangan, banyak ditemukan karena SLHS yang belum ada. Ada kondisi-kondisi di mana kualitas airnya, kemudian juga ipalnya, itu menyebabkan kita ingin segera lakukan perbaikan,” katanya.
Capaian SLHS di Sulsel saat ini sudah mencapai 71 persen, dan sekitar 20 persen SPPG lainnya masih dalam proses. “Jadi relatif tinggal sedikit lagi. Kita tinggal lakukan percepatan,” ujar Ranto.
Peran Pemda dan Yayasan dalam Sertifikasi
Pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota menjadi pihak yang menerbitkan SLHS. Sosialisasi juga melibatkan yayasan yang menaungi SPPG. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan sertifikasi ini penting untuk mencegah kasus keracunan pangan. “Sertifikasi laik hygiene dan sanitasi ini karena banyaknya insiden yang terjadi dan itu kita sadari semua bahwa pasti itu adalah terkait dengan mungkin dari kebersihan atau dan sebagainya,” kata Jufri, Jumat, 15/05/2026.
Jufri menjelaskan, sosialisasi dilakukan bertahap karena jumlah SPPG di Sulsel mencapai ribuan unit. Yayasan diminta melanjutkan edukasi kepada pengelola dapur. “Kalau dia mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada anggota yayasan, lihat aja SPPG di dalamnya sudah berapa dapat SLHS. Kalau masih kurang, berarti tidak sampai yang diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan penerbitan SLHS dapat memperkecil potensi keracunan pangan di sekolah. Standar keamanan pangan menjadi fondasi utama keberhasilan program makan bergizi gratis di Sulsel.
Komentar