Makassarviral.com, Makassar, Selasa, 15/09/2026 — Perjalanan sistem ekonomi Indonesia dari masa kolonial hingga era sekarang menunjukkan pola berganti-ganti kebijakan yang kerap meninggalkan dampak sosial mendalam bagi masyarakat.
Perjalanan Ekonomi Indonesia dari VOC hingga Reformasi
Sebuah disertasi berjudul “Dinamika Pemikiran dan Kebijakan Ekonomi Indonesia” yang ditulis oleh Femmy Rooslan pada tahun 2022 di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Indonesia menguraikan evolusi ekonomi bangsa ini. Periode pertama dimulai dari masyarakat VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang menganut mazhab merkantilisme antara 1509 hingga 1799, ditandai dengan monopoli pasar yang bersifat eksploitatif.
Sistem itu runtuh pada akhir Desember 1799 akibat korupsi yang dilakukan para pejabatnya. Pemerintah Hindia-Belanda kemudian mengadopsi sistem klasik liberal dengan ciri tanam paksa atau culture stelsel. Pada masa ini masyarakat Indonesia mengenal tanaman komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan tebu. Sistem ini bertahan hingga 1945 ketika Belanda mengalami kekalahan di Asia.
Setelah kemerdekaan, Indonesia memilih sistem demokrasi liberal dengan mengadopsi ekonomi Keynesian di bawah tokoh seperti Muhammad Hatta, Sumitro Djojohadikusumo, dan Sjafruddin Prawiranegara. Periode ini tidak berjalan lancar akibat seringnya pergantian kabinet. Masyarakat kecewa karena kesejahteraan tak kunjung datang meski negara sudah merdeka.
Babak berikutnya dikenal dengan sistem ekonomi terpimpin antara 1959 hingga 1967, di mana kekuasaan eksekutif kembali ke tangan Presiden Sukarno. Masa ini mendekati model marxis atau sosialis dengan intervensi negara yang sangat kuat, nasionalisasi perusahaan asing, dan penolakan terhadap modal asing. Indonesia pernah mengalami inflasi ekstrem mencapai 600 persen.
Setelah berakhirnya pemerintahan Sukarno, Suharto berkuasa melalui kudeta dan mengubah sistem ekonomi menjadi neoliberal-Keynesian yang terbuka terhadap investor. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 menjadi tanda Indonesia memasuki pasar bebas. Meski demikian, praktik kontrol pasar seperti pengendalian cengkih dan penerimaan hasil penjualan minyak dalam satu pintu masih terjadi dan menjadi ladang korupsi hingga akumulasi keruntuhan Orde Baru.
Era Reformasi dan Pendekatan Ekonomi Saat Ini
Masuk masa reformasi, pendekatan ekonomi Indonesia lebih dekat pada model neoliberal yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan daya beli. Subsidi masih menjadi andalan ketika terjadi gejolak harga pasar, meskipun model ini membiarkan pasar berkembang sesuai hukum dasarnya.
Di bawah pemerintahan Prabowo, pemerintah mengusung program prioritas seperti MBG, Koperasi Desa Merah-Putih, dan Sekolah Rakyat. Para pendukung menyebut pendekatan ini sebagai sosialisme Prabowo. Menurut pengamatan Ahmad Subair, seorang mahasiswa doktoral Ilmu Sejarah UI, program-program tersebut sejalan dengan pandangan Keynesian bahwa subsidi berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi dan sosial, serta belanja pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Namun pasar seolah melawan kehendak pemerintah. Nilai tukar rupiah tertekan ke level 17.640 per dolar AS, dan Indeks Harga Saham Gabungan melemah 1,70 persen atau turun 111,5 poin ke level 6.429,88. Penguatan efisiensi ketat diterapkan agar program-program tersebut dapat dijalankan.
Ketegangan antara kebijakan ekonomi berbasis subsidi dan tuntutan pasar bebas menjadi catatan penting. Penunjukan Suahasil Nazara, seorang ekonom yang pernah mendampingi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, turut menimbulkan tanya apakah arah kebijakan ekonomi Indonesia akan bergeser ke arah neoliberal.
Dampak dan Kesimpulan
Perpindahan sistem ekonomi Indonesia selama lebih dari lima abad menunjukkan bahwa setiap ganti kebijakan selalu membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang berbeda. Antara kebutuhan akan stabilitas melalui subsidi dan tuntutan pasar untuk membuka investasi, pemerintah terus berusaha menemukan keseimbangan.
Apa pun sistem yang dipilih, dampaknya selalu terasa di lapisan masyarakat paling bawah. Seperti ungkapan penulis, apapun kebijakan ekonominya, yang pasti kebutuhan dasar masyarakat tetap harus terpenuhi tanpa bergantung pada subsidi yang belum tentu datang.
