Makassarviral.com, Makassar, Kamis, 12/11/2026 — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Senayan, Jakarta, Kamis, 12/11/2026.
Gibran Serahkan Surat ke MPR
Gibran tiba di gedung MPR setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka.
Dia bertemu jajaran pimpinan MPR dan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya.
Rapat berlangsung sekitar 20 menit.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengkonfirmasi surat pengunduran diri Gibran sudah diterima.
“Surat pengunduran diri sudah diterima,” kata Ahmad Muzani, Ketua MPR, Kamis, 12/11/2026.
Pimpinan MPR akan segera mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut.
Pengunduran Diri Juga Diserahkan ke Presiden Prabowo
Gibran juga menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo sebelumnya.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengkonfirmasi surat itu diserahkan kepada Prabowo pada Rabu, 12/11/2026.
“Surat diserahkan kepada Presiden Prabowo,” kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Kamis, 12/11/2026.
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut.
Niat Mundur Disampaikan Sejak Selasa
Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan pada Selasa, 12/11/2026.
Rapat berlangsung sekitar 2,5 jam.
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi pertemuan itu.
“Dalam pembicaraan itu Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, Kamis, 12/11/2026.
Polemik Dokumen Pendidikan
Pengunduran diri menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan Gibran dari sekolah luar negeri yang setara dengan SMA.
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Isu ini memicu pembahasan di kalangan anggota DPR terkait kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Tanggapan DPR
Ratusan anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Usulan itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 12/11/2026.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
MPR kini memiliki 60 hari untuk memilih wakil presiden baru sesuai undang-undang.
Pengamat melihat perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika politik yang berlangsung di Indonesia.
Proses pengunduran diri Gibran menjadi momen penting dalam politik Indonesia, dengan lembaga-lembaga bergerak untuk mengisi kekosongan jabatan.
Komentar