Kapolri ungkap daftar sasaran penyadapan ilegal
Makassarviral.com, Makassar, Kamis, 12/11/2026 — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sasaran dugaan penyadapan ilegal mencakup Presiden, lingkar Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, gubernur, kepala kepolisian daerah, serta sejumlah kelompok masyarakat.
Paparan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12/11/2026.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi.
Sasaran juga mencakup pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan internal Polri.
Organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa juga masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Kapolri menegaskan pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Daftar itu merupakan materi penyidikan yang digunakan untuk menelusuri pola, tujuan, dan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan.
Tersangka dan laporan dugaan makar
Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tiga tersangka lainnya ialah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi menyatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penanganan laporan itu berjalan bersama penyidikan dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik.
Reaksi Komisi III dan proses hukum
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta seluruh fakta, motif, serta pihak yang memberi perintah diungkap secara terbuka.
Rapat kerja dihadiri empat pimpinan dan 35 anggota Komisi III dari delapan fraksi.
Proses penyidikan masih berlangsung dan penetapan tanggung jawab pidana tetap harus berdasarkan alat bukti serta putusan pengadilan.
Polri
Politik
Komentar