Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 11/11/2026 — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kesepakatan Fraksi PDIP
Keputusan diambil dalam rapat pleno fraksi.
Rapat dihadiri 102 dari 110 anggota.
Delapan anggota tidak hadir karena izin atau sakit.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Rabu, 11/11/2026.
Seluruh anggota menyepakati langkah tersebut tanpa menghitung dukungan secara individual.
Proses Selanjutnya ke Pimpinan DPR
Keputusan politik akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui Badan Musyawarah.
Utut belum memastikan waktu penyerahan karena mekanisme teknis dan administrasi masih disiapkan.
Pertimbangan fraksi merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya menegaskan usulan Hak Menyatakan Pendapat harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tata tertib DPR.
Badan Aspirasi Masyarakat DPR juga telah menerima aspirasi masyarakat terkait hal ini.
Hasil pembahasan akan diteruskan kepada pimpinan DPR.
Utut menegaskan keputusan fraksi tidak menghalangi hak Gibran untuk menempuh proses hukum terkait dokumen pendidikannya.
Kesepakatan fraksi belum menjadi keputusan DPR karena masih memerlukan tahapan kelembagaan.
Komentar