Makassarviral.com, Makassar, Rabu, 11/11/2026 — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Polri karena dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Polri Menghapus Irjen Ahrie Sonta Akibat Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Polri mengesahkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution pada sidang etik yang diadakan di Gedung Propam Polri, Jakarta.
Ia menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu, 11/11/2026.
Isir menegaskan bahwa putusan akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Ahrie menyatakan niatnya mengajukan banding terhadap putusan pemecatan tersebut.
Sidang etik terhadap Ahrie digelar tertutup di Gedung Propam Polri, Jakarta.
Polri menilai bahwa prosedur sidang telah berjalan sesuai aturan dan dipantau oleh Kompolnas.
Irjen Ahrie diduga menggunakan kewenangan akses perangkat teknologi Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional tanpa prosedur.
Putusan yang diumumkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ia juga dihukum sesuai beberapa ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi.
Empati tersangka lain, termasuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga akan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait dugaan penyadapan yang sama.
Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Keempat tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha selama 2025–2026.
Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi, atau kaitan dengan proses penegakan hukum.
Penyelidikan mendalam dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam pemulihan setelah stroke.
Dugaan makar terkait dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ITE masih dalam proses dan motif resmi belum ditetapkan.
Komisi III DPR RI akan rapat dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis untuk membahas penanganan kasus ini.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam perkara ini.
Polri menegaskan bahwa prosedur hukum akan diikuti dan tidak ada tekanan eksternal terhadap proses yang berlangsung.
Penanganan Hukum dan Prospek Selanjutnya
Putusan ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan menjaga profesionalisme Polri.
Isir menegaskan bahwa proses banding Ahrie akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum.
Kepala Divisi Humas Polri berkomitmen untuk menjalankan adilan yang adil dan transparan.
Artikel ini menelaat kelanjutan investigasi dan peran Polri dalam menjaga hukum di era digital.
Komentar