Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Majelis sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus Irjen Eko Hadi Santoso dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri.
Putusan Sidang Etik
Sidang etik digelar di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan.
Majelis sidang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, dengan wakil ketua Irjen Agus Dwi Hermawan dan anggota Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Tony Aryadi Effendi.
Majelis menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi meringankan atas permintaan terduga.
Eko Hadi Santoso dinilai melanggar etik karena permufakatan illegal access untuk penyadapan yang tidak profesional dan tidak prosedural.
Pelanggaran itu dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
“Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa, 17/11/2026.
Dampak
Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat melalui sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang dijatuhi PTDH pada Selasa malam.
Ahrie telah mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pekan depan, sedangkan terhadap Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan.
Putusan sidang etik merupakan mekanisme internal Polri dan terpisah dari proses pidana, Eko tetap berstatus tersangka.
