OJK dan BI Perluas Cakupan LAPS SJK ke Industri Sistem Pembayaran

Makassar17 Dilihat

Makassarviral.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama untuk memperluas cakupan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga ke industri sistem pembayaran.

Perluasan Cakupan ke Industri Sistem Pembayaran

Kedua otoritas memperkuat koordinasi dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran.

Penandatanganan tersebut mengatur Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui LAPS SJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan perluasan layanan diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara proaktif sekaligus mengurangi potensi kerugian masyarakat.

Pelindungan Konsumen Harus Secepat Inovasi

“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Selasa, 17/11/2026.

Dicky menambahkan sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi.

Upaya tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan Petunjuk Pelaksanaan Bersama tersebut akan memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.

OJK dan BI berkomitmen terus meningkatkan sinergi guna mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK dan mulai beroperasi.

Persetujuan BI agar lembaga tersebut menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran dalam kewenangan BI memperluas kewenangan LAPS SJK.

Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.

Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi lini pertama pelindungan konsumen atau first line of defense.

Pelaku usaha bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).

Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan.

Sengketa yang ditangani LAPS SJK bersifat keperdataan, telah melalui proses internal pelaku usaha, dan tidak sedang dalam proses maupun telah memperoleh putusan pengadilan, arbitrase, atau LAPS lain.

Kesiapan Operasional dan Komitmen Pelaku Usaha

OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung implementasi Petunjuk Pelaksanaan Bersama.

Penguatan penanganan pengaduan di tingkat pelaku usaha diperlukan agar penyelesaian sengketa berjalan efektif, adil, serta memberikan kepastian bagi konsumen maupun industri keuangan.