Sidang Etik Irjen Eko Hadi Digelar Selasa, Sanksi PTDH Mengintai

Makassar4 Dilihat

Makassarviral.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat.

Sidang Etik Digelar di Divpropam Polri

Sidang digelar pada Selasa, 17/11/2026 di Divpropam Polri.

Sidang dipimpin Komisaris Jenderal Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota.

Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota.

Tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.

“Sidang KKEP merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Selasa, 17/11/2026.

Dugaan Pelanggaran Eko Hadi

Eko diduga penyalahgunaan wewenang dan bertindak tidak profesional serta tidak prosedural.

Ia juga diduga terlibat permufakatan untuk melakukan akses ilegal di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.

Dugaan tersebut berkaitan dengan masa Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring atau pelaksana tugas Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas dugaan itu, Eko disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pasal tersebut dibaca bersama sejumlah ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sanksi Terberat yang Mengintai

Sanksi terberat yang dapat dikenakan adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Hasil sidang akan menentukan apakah Eko tetap menjadi anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Tersangka Kedua dalam Perkara Ini

Eko adalah tersangka kedua yang menjalani sidang etik dalam perkara ini.

Sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang komisi kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Ahrie telah menyatakan banding atas putusan tersebut.

Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan Divpropam Polri.

Perkara Pidana Terkait Penyadapan Ilegal

Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Keempatnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Slamet menjalani penahanan rumah karena alasan kesehatan.

Penyadapan diduga dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur hukum.

Sebagian data hasil penyadapan diduga dihapus.