Makassarviral.com, Makassar, Minggu, 04/10/2026 — Rocky Gerung, yang dulu sering mengkritik dan menertawakan istana dari luar, kini duduk di kursi penasihat presiden, memicu pertanyaan tentang pengaruh posisinya yang baru.
Rocky Gerung dari Pengkritik ke Penasihat Presiden
Rocky Gerung pernah menjadi pembicara dalam forum alumni UNM, di mana ia berdiri di luar pagar kekuasaan, bebas mengkritik bahkan menguliti istana dengan kata-kata tajam.
“Rocky Gerung pernah berdiri di luar pagar kekuasaan, bebas mengkritik dan menertawakan istana,” kata Herman Kajang, penulis, Minggu, 04/10/2026.
Situasi berubah ketika ia menerima kursi di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), sebuah lembaga yang memberi nasihat namun tidak memiliki wewenang mengambil keputusan.
Sebagai anggota dewan, Rocky masih bisa memberikan kritik dan nasihat, tetapi Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi pihak yang memutuskan.
Ironinya, kritik dari dalam differs dalam konsekuensi; dari luar, seseorang bisa berbicara bebas, tetapi di dalam struktur kekuasaan, publik berhak bertanya lebih lanjut.
Rocky boleh berkata “Jangan,” namun presiden bisa menjawab “Saya tetap jalan.”
Rocky boleh menyatakan kebijakan salah, tetapi presiden tetap memiliki hak untuk memilih kebijakan tersebut.
Rocky tidak memiliki tombol untuk menghentikan keputusan tersebut.
Maka muncul pertanyaan sederhana: mengapa seorang Rocky Gerung yang dulu begitu garang di luar kekuasaan kini memilih duduk di dalam lingkaran yang tidak memberinya wewenang memutuskan?
Kekuatan Rocky dulu terletak pada posisinya sebagai orang luar; ia tidak memiliki jabatan, birokrasi, atau kursi di meja kekuasaan.
Kini ia mendapat kursi, tetapi kursi itu adalah kursi penasihat, bukan kursi pengambil keputusan.
Rocky mendapatkan akses kepada kekuasaan, bukan kendali atasnya.
Publik layak mempertanyakan pilihan seorang intelektual yang membangun reputasi sebagai pengkritik kekuasaan, karena kritik dari dalam dan luar istana memiliki konsekuensi berbeda.
Dari luar, seseorang dapat berkata apa saja selama argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan; di dalam, kritik mungkin terdengar berbeda ketika pintu istana tertutup.
Akankah Rocky tetap menjadi Rocky yang dulu?
Ataukah perlahan-lahan ia akan menjadi Rocky yang memahami bahwa kekuasaan memiliki bahasa, tata krama, kepentingan, dan batas-batasnya sendiri?
Kekuasaan memiliki kemampuan halus untuk menjinakkan kritik, tidak selalu dengan membungkam, kadang cukup dengan memberikan kursi.
Bukan karena mulutnya disumbat, tetapi karena posisinya berubah.
Dulu Rocky bisa berkata kepada kekuasaan, “Anda salah.” Sekarang ia berada di ruangan tempat kekuasaan memutuskan apakah kritik tersebut akan diikuti.
Jika nasihatnya tidak digunakan, ia tetap harus menerima keputusan Presiden.
Itu adalah batas paling nyata dari posisi penasihat; ia memiliki akses, tetapi tidak memiliki keputusan.
Ia memiliki suara, tetapi tidak memiliki palu.
Ia boleh menimbang, tetapi bukan dia yang menetapkan.
Jangan sampai posisi tersebut berubah menjadi sekadar ornamen intelektual kekuasaan, seorang pengkritik yang dulu berada di luar pagar, kemudian dipersilakan masuk, diberi kursi, lalu dipajang sebagai bukti bahwa istana juga mendengar kritik.
Jika itu terjadi, Rocky bukan lagi pengganggu kenyamanan kekuasaan, ia justru menjadi bagian dari dekorasi kekuasaan.
Tetapi Rocky tampaknya terlalu cerdas untuk sekadar menjadi hiasan.
Cara satu-satunya untuk membuktikan bahwa keputusannya masuk istana bukan sebuah kompromi adalah dengan tetap kritis ketika kritik itu tidak nyaman bagi orang yang memberinya kursi.
Kritik yang benar-benar mampu membuat Presiden berpikir ulang sebelum mengambil keputusan, bukan kritik aman yang hanya terdengar di ruang rapat atau berhenti menjadi nasihat setelah pintu ruangan ditutup.
Key Takeaways
- Rocky Gerung kini menjabat sebagai anggota Wantimpres, sebuah advisory role tanpa wewenang memutuskan.
- Posisinya sebagai insider mengubah sifat kritiknya; kritik dari dalam mungkin lebih terbatas.
- Dulu ia bebas menertawakan kekuasaan dari luar; kini ia harus membuktikan bahwa ia masih bisa membuat kekuasaan tidak nyaman.
- Hak mengambil keputusan tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Komentar