Pemkab Jeneponto Masuk Tahap Pembahasan Ranperda APBD 2027

Makassar10 Dilihat

Makassarviral.com, Jeneponto, Selasa, 20/10/2026 — Pemkab Jeneponto serahkan dokumen Ranperda APBD 2027 kepada DPRD untuk memulai tahap pembahasan anggaran tahun depan.

Serah Terima Dokumen Ranperda APBD 2027

Pemerintah Kabupaten Jeneponto menyerahkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Jeneponto.

Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto Didis Suryadi.

Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jeneponto Muh. Basir, Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Dr. Aspa Muji, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sebagai bagian dari tahapan formal dalam proses pembahasan rancangan anggaran daerah.

Arah Kebijakan dan Sinergi DPRD

Bupati Jeneponto H. Paris Yasir menyampaikan bahwa penyusunan APBD merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut H. Paris Yasir, Bupati Jeneponto, Selasa, 20/10/2026, arah kebijakan anggaran perlu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat.

Paris Yasir juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas Ranperda APBD agar perencanaan anggaran dapat berjalan secara terarah, realistis, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Tahapan ini menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapan, saran, dan masukan sebagai bahan penyempurnaan rancangan anggaran sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD.

Diharapkan, APBD yang ditetapkan nantinya mampu mendukung pembangunan Kabupaten Jeneponto, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.