Makassarviral.com, Makassar, Rabu, 28/10/2026 — Mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya mengkritik operasional PT Vale di Bungku Timur namun dinilai standar ganda karena terlibat dugaan perambahan hutan dan memiliki rekam jejak hukum bermasalah.
Kritik ke PT Vale dan Tanda Tanya Motif
Ia menuntut penghentian aktivitas pertambangan jika kesejahteraan warga tidak dipenuhi.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan keterkaitan namanya dalam pembukaan lahan ilegal di Desa Lele dan Desa Dampala.
Kegiatan itu diduga memicu kebakaran hutan dan lahan merusak ekosistem lindung.
Kritik ke korporasi berizin sementara dirinya dikaitkan dengan kerusakan hutan lindung dinilai standar ganda.
Rekam Jejak Hukum dan Tanggapan Petra
Irwan pernah ditetapkan tersangka tindak pidana pemilu Mei 2018 oleh Gakkumdu Morowali.
Ia terbukti menggunakan jabatan untuk kampanye tanpa izin cuti resmi.
Karier politiknya berakhir gagal meraih kursi legislatif pada pemilu berikutnya.
April 2026 ia melapor ke SPKT Polda Metro Jaya mengaku tertipu beli 60 buku Gibran End Game senilai Rp6.002.500.
Ia baru sadar buku itu palsu setelah penulis mengakuinya.
“Jangan sampai kekayaan alam terus dikeruk, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang justru merasa diabaikan,” kata Irwan Arya, Mantan Ketua DPRD Morowali, Rabu, 28/10/2026.
“Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game,” kata Irwan Arya, Mantan Ketua DPRD Morowali, Rabu, 28/10/2026.
Koordinator Petra Sulteng Irfan Konggodeli menilai gerakan Irwan sebagai upaya mencari panggung politik baru.
“Kami melihat ada upaya paksaan dari Irwan Arya untuk mencari panggung politik baru dengan menunggangi aliansi masyarakat di Bungku Timur,” kata Irfan Konggodeli, Koordinator Petra Sulteng, Rabu, 28/10/2026.
Ia menilai kritik ke PT Vale ironis karena namanya terseret dugaan perambahan hutan lindung.
Petra mengingatkan publik jangan mudah terprovokasi narasi populis dari politisi berekam jejak hukum bermasalah.
“Publik Morowali harus jeli melihat motif di balik aksi ini,” kata Irfan Konggodeli, Koordinator Petra Sulteng, Rabu, 28/10/2026.
Perjuangan lingkungan tidak boleh dikomoditaskan untuk tawar politik pribadi.
