MAKASSAR, VIRAL – Tim seleksi (Timsel) telah mengumumkan sejumlah nama-nama yang bakal mempimpin perusahaan daerah (Perusda) dilingkup Pemkot Makassar sebagai calon direksi usai menjalani tiga kali tahapan test di Kantor Balaikota Jl.Jenderal Ahmad Yani.
Tahapan ujian (test) dan wawancara tersebut sejak 15 Agustus hingga 10 September tahun 2025 melibatkan 177 calon dari berbagai profesi termasuk dari kalangan akademisi di Kota Makassar.
Berdasarkan pantauan dari beberapa nama-nama calon direksi Perusda tersebut. Ada dua nama yang menjadi sorotan publik bahkan jadi obrolan di berbagai grup WhatsApp yang membahas terkait dengan pelanggaran aturan dalam meloloskan seseorang sebagai pimpinan di BUMD milik Pemkot Makassar tersebut.
Sosok yang kini masih hangat diperbincangkan ialah sosok Adi Rasyid Ali (ARA) mantan Anggota DPRD yang juga eks Ketua DPC Partai Demokrat Makassar.
Sebelum pria dengan akronim ARA tersebut moncer (mulus) sebagai calon direksi. Ia lebih dulu menjabat sebagai Plt Dirut PD Parkir Makassar Raya selama beberapa bulan lamanya.
Setelah itu, Adi Rasyid Ali kembali maju untuk mengikuti serangkaian test atau uji kelayakan sebagai calon pimpinan dilingkup perusahaan milik daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
Beruntungnya klan dari keluarga politisi tersebut, Tim Seleksi Perusda pun juga ikut meloloskan ponakan dari Adi Rasyid Ali yakni Christopher Aviary yang merupakan anak dari Ketua Pemuda Pancasila (PP) Sulsel Diza Rasyid Ali (DRA) kakak kandung ARA sebagai salah seorang calon direksi di PD Parkir Makassar Raya.
Nama Christopher Aviary sendiri baru saja muncul ke permukaan terlebih jadi perbincangan publik. Soalnya, Ia belum pernah sama sekali muncul sebagai orang berpengaruh di Kota Makassar atau bahkan di Provinsi Sulsel terlebih sebagai sebagai politikus.
Dari penelusuran, Christopher Aviary juga disebut-sebut orang yang sangat dekat dengan mantan Wali Kota Makassar dua periode yakni Ilham Arief Sirajuddin atau akrab disapa IAS. Pasalnya, pemuda yang satu ini dikabarkan telah menikahi dari ponakan politisi dari Partai Golkar Sulsel tersebut.
Alhasil, kedua orang yang kini ramai diperbincangkan tersebut langsung menjadi perhatian Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu (TIB) Syafriadi Djaenaf yang menduga adanya ‘pengaturan’ dalam tahapan seleksi calon direksi Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkot Makassar itu.
Safiadi Djaenaf mengatakan kalau Kota Makassar bukan milik segelintir orang elite berpengaruh untuk dipilih menjadi seorang direktur di BUMD. Ia bilang ketika jabatan direksi Perusda kali ini jadi ajang bagi-bagi kursi buat sebuah keluarga dan kroninya.
“Kita sedang menyaksikan kemunduran demokrasi lokal. ARA dan ponakannya lolos seleksi meski diduga menabrak aturan apakah ini wujud baru nepotisme yang dibungkus dengan dalih pengalaman? Wali Kota harus menjawab, bukan bersembunyi di balik kata ‘kompetensi’.” tegasnya. Kamis (11/9/2025) kepada awak media.
Selain itu, Pria dengan sebutan Daeng Mangka itu pun menuturkan seleksi calon direksi perusda tersebut mirip seperti meritokrasi yang dikalahkan oleh kedekatan. Bahkan katanya, publik patut bertanya apakah PD Parkir Makassar dikelola demi kepentingan rakyat atau demi memperkuat dinasti politik lokal.
Sebab penunjukan ARA dan ponakannya yang lolos dalam tahapan seleksi meski diduga melanggar aturan, bukan hanya mencederai etika birokrasi, tapi juga mempermalukan semangat reformasi BUMD.
“Jika ‘orang spesial’ bisa melangkahi prosedur, maka transparansi hanyalah jargon kosong.” sambungnya.
Senada dengan Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu,
Din Alif, SH, Koordinator Divisi dan Pengawasan Wacth Relation of Corruption (WRC) Sulawesi Selatan, Senada dengan Presiden Toddopuli Indonesia Bersatu itu.
Din Alif yang juga mahasiswa program pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar menyebutkan ada perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2107 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Di Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017, Setiap orang dalam pengurus BUMD dalam 1 (satu) darah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas kebawa, atau ke samping, termaksud hubungan yang timbul karena perkawinan” ujar Din Alif.
“Ini harus jadi perhatian Wali Kota Makassar. Semangat reformasi kan jelas salah satunya soal nepotisme,” tuturnya.
Dirinya pun berharap agar Timsel yang dipimpin Prof Aswanto dapat transparan terkait dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang mencakup tes psikologi dan tes tertulis keahlian oleh 177 calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD.
“Yang publik ingin tau adalah skor nilai hasil akhir saat UKK yang mencakup tes psikologi dan tes tertulis keahlian oleh 177 calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD. Termaksud 33 orang nama namanya disodor ke Wali Kota Makassar,” katanya.
“Timsel inikan bentukan pemerintah kota, Maka acuanya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik,” imbuh dia.
“Buka saja ke publik berapa nilai akhir perolehan 177 orang calon Direksi dan Dewas yang di dalamnya ada 33 orang dinyatakan lolos. Apalagi yang seleksi inikan dua guru besar dan mantan wakil ketua Mahkamah Konstitusi,” katanya.
Sebelumnya Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, Jumat (29/8) lalu telah mewanti wanti Timsel untuk terbuka dan transparan dalam seleksi calon pimpinan perusahaan plat merah milik pemerintah kota Makassar itu.
Hartono menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam proses seleksi ini untuk menepis isu-isu titipan tersebut.
“Makanya intinya adalah transparansi, semua orang boleh membangun praduga sebagai wujud kecintaan terhadap perusda kita, tetapi kita juga harus memberikan kepercayaan kepada timsel untuk melakukan seleksi secara terbuka, transparan, biarkan publik mengikuti semua,” kata Hartono.
“Karena hanya dengan begitu, itu bahwa ada titipan atau ada yang didominasikan itu bisa terbantahkan dengan cara seleksi terbuka ini. Harus begitu, karena kalau tidak itu bisa repot urusannya,” sambungnya.
Terkait itu awak media mengkonfirmasi hal tersebut ke Panitia Seleksi, Prof Aswanto melalui pesan WhatsApp miliknya Kamis malam (11/9). Namun hingga berita ini diterbitkan, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu lebih memilih diam. (LN)
Komentar