Makassarviral.com, Makassar, Senin, 10/08/2026 — DPRD Kota Makassar mengapresiasi penetapan dua kelurahan sebagai pilot project Sadar HAM dan mendorong program itu diperluas ke seluruh 153 kelurahan dengan dukungan anggaran khusus.
DPRD Dukung Perluasan Kelurahan Sadar HAM
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai penetapan Kelurahan Mattoanging di Kecamatan Mariso dan Kelurahan Rawuh Bodoa di Kecamatan Tallo sebagai pilot project merupakan langkah maju.
Ia mengingatkan program tersebut jangan hanya menjadi seremoni.
“Kami akan kawal keberlanjutannya di Komisi A, memastikan program ini masuk dalam indikator kinerja bagian hukum dan HAM serta masuk dalam RPJMD 2025 sampai 2029,” kata Andi Hadi Ibrahim Baso saat dikonfirmasi pada Senin, 10/08/2026.
Menurutnya, kesadaran HAM harus diterapkan hingga tingkat kelurahan dan lingkungan sekitar.
“Kesadaran HAM tidak boleh hanya hidup di balai kota, tapi harus hidup di lorong-lorong, di kantor kelurahan, di pelayanan RT dan RW. Pilot project ini jangan berhenti sebagai seremoni saja,” tegasnya.
Anggaran Khusus untuk Pelatihan dan Pos Bantuan Hukum
Andi Hadi Ibrahim Baso mendorong program ini segera didukung anggaran untuk pelatihan paralegal, penyuluhan HAM bagi kelompok rentan, dan pembentukan pojok Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di setiap kelurahan.
“Targetnya 153 pos bantuan hukum di seluruh kelurahan. Maka kelurahan sadar HAM juga harus hadir di 153 kelurahan,” ujarnya.
Ia mengusulkan setiap kelurahan memiliki dua paralegal siaga.
Pemetaan dan Mentor
DPRD akan mendorong pengawasan berbasis data.
Pemerintah kota diminta membuat pemetaan wilayah yang sudah sadar hukum dan HAM serta yang masih membutuhkan penguatan.
“Pola nanti bagaimana dua pilot project ini masuk ke 15 kecamatan, kemudian 153 kelurahan, satu kelurahan percontohan di tiap kecamatan,” kata Andi Hadi.
Dua kelurahan yang sudah menjadi proyek percontohan diharapkan berperan sebagai mentor.
Harapan Pelayanan Publik Berkeadilan
Andi Hadi menekankan penguatan HAM harus berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tidak ada warga yang dipersulit mengurus KTP karena miskin, tidak ada Yang didiskriminasi karena latar belakangnya,” jelasnya.
Ia menilai status sadar HAM tidak boleh sekadar papan nama di depan kantor lurah.
“Ini harus nyata, pelayanan ramah, tidak ada pungli, ada bantuan hukum gratis untuk warga tidak mampu, dan melindungi kelompok yang rentan,” tegasnya.
Kementerian Hak Asasi Manusia sebelumnya menetapkan Mattoanging dan Kaluku Bodoa sebagai dua kelurahan percontohan Sadar HAM di Kota Makassar.
DPRD berkomitmen memiliki sinergi dengan Pemkot Makassar agar program ini berkembang ke seluruh wilayah
