Makassarviral.com, Jakarta, Jumat, 20/11/2026 — DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana dan kerugian negara serta korban.
DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR Jakarta Kamis.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan sebelum seluruh fraksi memberikan persetujuan.
Regulasi ini disusun karena pemulihan aset hasil kejahatan dinilai belum optimal melalui mekanisme hukum yang ada.
Empat Pilar Pengaturan Perampasan Aset
Habiburokhman menjelaskan pengaturan dibangun di atas asas perlindungan hak asasi manusia proporsionalitas dan kepastian prosedur.
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dapat digunakan dengan kewenangan dan pengawasan yang ditetapkan dalam undang-undang.
Proses meliputi penelusuran aset penghentian transaksi pemblokiran penyitaan pemeriksaan persidangan putusan dan pelaksanaan.
Pengelolaan aset akan dilakukan melalui badan profesional yang didukung sistem informasi agar setiap tahapan dapat diaudit.
Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara korban atau pihak ketiga beritikad baik sesuai putusan pengadilan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik sarana pemerasan atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, Jumat, 20/11/2026.
Undang-undang memuat pengawasan independen pembuktian yang diuji terbuka di persidangan dan pencatatan digital pengelolaan aset.
Ruang Lingkup Diperluas ke Berbagai Tindak Pidana
Pembahasan menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah dan mengembangkan rancangan dari 67 pasal menjadi 74 pasal.
Ruang lingkup mencakup aset terkait korupsi serta tindak pidana lain yang berdampak luas bagi negara dan masyarakat.
Jenis perkara tercakup narkotika terorisme pendanaan terorisme perdagangan orang penyelundupan manusia dan penyelundupan senjata.
Penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak perekonomian masyarakat juga masuk ruang lingkup pengaturan.
Proses Pembahasan Melibatkan Masyarakat Luas
Komisi III DPR mencatat pembahasan dilakukan melalui lebih dari 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Penyerapan masukan juga dilakukan melalui kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Kegiatan melibatkan akademisi pakar organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan lain.
Pengesahan ini menjadi dasar hukum baru untuk mengejar hasil kejahatan sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban dan pemilik hak yang sah.







Komentar