Makassarviral.com, Jakarta, Kamis, 19/11/2026 — Bareskrim Polri menggelar perkara internal dugaan makar buntut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gelar perkara mendalami tiga unsur tindak pidana dan memeriksa 59 saksi.
Gelar Perkara Libatkan Kompolnas dan Ahli
Gelar perkara melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Wassidik, Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Komisi Kepolisian Nasional, serta sejumlah ahli.
Pembahasan difokuskan pada fakta dan bukti baru yang ditemukan selama penyidikan.
“Kami harus menganalisis bahwa terdapat perbuatan persiapan. Sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Kamis, 19/11/2026.
Susatyo mengakui pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara bukan perkara mudah sehingga penyidikan harus cermat dan prosedural.
“Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” kata Susatyo.
59 Saksi Diperiksa, Empat Tersangka Penyadapan Jadi Saksi
Susatyo mengatakan sejak laporan polisi terbit, penyidik memeriksa 59 saksi secara maraton selama sepekan.
Jumlah itu bertambah dari 38 saksi yang tercatat pada tahap awal penyidikan.
Keempat tersangka kasus penyadapan ilegal, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, termasuk yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.
Selain memeriksa saksi, penyidik menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti.
Penggeledahan dilakukan di rumah yang diduga menjadi posko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan di beberapa tempat lain.
Ekspose di Kejaksaan Agung dan Status Tersangka
Setelah gelar perkara internal, Bareskrim menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung.
Penjelasan rinci mengenai perkembangan penyidikan akan disampaikan setelah agenda itu selesai melalui konferensi pers.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dugaan makar sudah dikirim ke kejaksaan dan jaksa yang menangani perkara sudah ditunjuk.
Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan sejak awal penyidikan.
Konstruksi pasal yang digunakan tetap, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hingga Kamis, 19/11/2026, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan gelar perkara di Kejaksaan Agung sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.
Ia meminta semua pihak menghormati proses penyidikan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Dugaan makar dalam kasus ini tetap dugaan, bukan terbukti.
Motif resmi belum ditetapkan.







Komentar