Yusril Sebut Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar Semakin Nyata, Gelar Perkara Digelar Kamis

Makassar2 Dilihat

Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 18/11/2026 — Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan keterkaitan penyadapan dan dugaan makar semakin nyata dan gelar perkara dijadwalkan Kamis.

Keterkaitan Penyadapan dan Dugaan Makar

Yusril menyampaikan hal itu di Trinity Tower, Jakarta, Rabu, 18/11/2026.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” kata Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Rabu, 18/11/2026.

Gelar perkara diharapkan memberi kesempatan kepada penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

Dengan begitu, penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka.

Yusril menambahkan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri.

Lokasi dan mekanismenya belum dipastikan.

SPDP Sudah Terbit, Tersangka Makar Belum Ada

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dugaan makar sudah terbit dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum.

Nomor itu tercatat dalam data publikasi Kejaksaan RI.

Pasal yang tercantum adalah Pasal 191, 193 ayat (1), 196 ayat (1), dan Pasal 20 huruf a–d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, antara lain dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikannya tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pasal 193 ayat (1) mengatur makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

SPDP tidak otomatis berarti ada tersangka.

Yusril menegaskan penetapan tersangka tetap membutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka makar dan penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.

Hasil gelar perkara nantinya bisa menjadi dasar untuk menambahkan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada atau menetapkan tersangka baru, keduanya dengan syarat bukti yang cukup.

Bukti dan Motif Masih Didalami

Penyidik menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer.

Sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait berhasil disita dan masih didalami.

Motif dan tujuan yang perlu didalami, menurut Yusril, meliputi niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Temuan terbaru mengarah pada dugaan tujuan melumpuhkan pemerintahan, dan penyidikan perlu menelusuri kemungkinan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Pemeriksaan yang kini berfokus internal Polri tidak menutup kemungkinan berkembang ke pihak lain, termasuk elite politik dan birokrasi pemerintahan, sepanjang ada bukti.

Arah Penanganan Perkara

Dugaan makar dalam kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan.

Pengumuman disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kemenko Polkam.

Tim khusus penyidikan diketuai Kabareskrim.

Empat tersangka penyadapan yang sudah ditetapkan adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Makar dalam kasus ini tetap dugaan, bukan terbukti.

Motif resmi belum ditetapkan.

Komentar