Makassarviral.com, Jakarta, Jumat, 18/09/2026 — Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menemukan selisih anggaran Rp10 triliun pada program Makan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional.
Selisih Anggaran Capai Rp10 Triliun
Zainul menyoroti perhitungan anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN yang mencapai Rp232,5 triliun.
Menurut perhitungannya kebutuhan aktual hanya sekitar Rp222 triliun.
Dasar perhitungan menggunakan 205 hari efektif sekolah per tahun.
Indeks biaya ditetapkan Rp15.000 per porsi untuk 72,4 juta penerima manfaat.
Hasil perkalian 205 hari dengan Rp15.000 menghasilkan Rp3,075 juta per orang per tahun.
Total kebutuhan untuk 72,4 juta penerima manfaat mencapai Rp222 triliun.
Selisih Rp10 triliun tersebut dinilai signifikan dan memerlukan klarifikasi.
“Ada selisih Rp10 triliun Pak ini bukan angka yang kecil ini angka besar kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif” kata Zainul Munasichin Anggota Komisi IX DPR RI Jumat 18/09/2026.
“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi satu orang ketemunya Rp3,075 juta jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat ketemunya Rp222 triliun jadi ada selisih Rp10 triliun” kata Zainul Munasichin Anggota Komisi IX DPR RI Jumat 18/09/2026.
Dorong Aktivasi Dapur di Wilayah 3T
Zainul mengusulkan dana selisih dialokasikan untuk mempercepat aktivasi 2.000 dapur layanan di wilayah 3T.
Dapur-dapur tersebut telah memasuki tahap seleksi dan siap beroperasi.
Penerima manfaat dan dapur sudah menunggu kepastian dari BGN.
Tidak ada alasan untuk menunda realisasi jika anggaran tersedia.
“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T anggarannya ada penerima manfaatnya sudah menunggu dapurnya juga sudah menunggu tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi” kata Zainul Munasichin Anggota Komisi IX DPR RI Jumat 18/09/2026.
Zainul menekankan pentingnya pembenahan tata kelola agar program MBG merata.
Keberhasilan program tidak hanya soal besar anggaran tetapi ketepatan perencanaan dan penyaluran.
Hak penerima manfaat dan pengelola dapur tidak boleh terhalang oleh ketidakmampuan tata kelola.
“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional” kata Zainul Munasichin Anggota Komisi IX DPR RI Jumat 18/09/2026.
Komentar