Polemik Pombolokiran Rekening, Ali Mardana Anggota DPRD Tual: Bisa Memicu Gejolak Sosial

Terdepan Mengabarkan

Pemerintahan252 Dilihat

MALUKU UTARA, VIRAL – Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memblokir rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan atau lebih telah memicu gelombang protes dan kepanikan di Kota Tual, Maluku Tenggara.

Warga berbondong-bondong mendatangi berbagai kantor cabang bank untuk membuka blokir rekening mereka, namun prosesnya dihadapkan pada sejumlah kendala dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sejumlah warga yang rekeningnya diblokir mengaku kesulitan mengakses dana mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Proses pembukaan blokir yang dianggap rumit dan memakan waktu panjang semakin memperparah situasi. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan adanya ancaman dari nasabah yang frustrasi kepada pihak bank. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi gejolak sosial yang lebih besar.

Menanggapi situasi ini, anggota DPRD Tual dari Partai NasDem Ali Mardana mengungkapkan keprihatinannya dan mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan ini sangat merugikan masyarakat di daerah, khususnya di Tual yang memiliki akses perbankan yang mungkin belum seluas di kota-kota besar.

“Kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Dampaknya sangat signifikan terhadap masyarakat di daerah terpencil seperti Tual. Kami meminta pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih terukur dan memperhatikan kondisi masyarakat di daerah,” tegas Ali Mardana

Pihak perbankan di Tual hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik ini. Namun, terlihat peningkatan aktivitas di kantor-kantor cabang bank, dengan antrean panjang warga yang ingin membuka blokir rekening mereka.

Kejadian ini menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih efektif dan transparan dari pemerintah terkait kebijakan PPATK ini. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan alasan di balik pemblokiran rekening menjadi salah satu faktor utama yang memicu kepanikan dan keresahan.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar. Selain itu, perlu adanya solusi yang lebih humanis dan mempertimbangkan kondisi khusus masyarakat di daerah terpencil seperti Tual.

Komentar