Makassarviral.com, Makassar, Rabu, 14/10/2026 — Pemerintah Kota Makassar memfasilitasi 1.500 pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pendampingan akses Kredit Usaha Rakyat.
Fasilitasi KUR Menjangkau 15 Kecamatan
Program ini dilaksanakan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.
Pelaksanaan melibatkan Bank Sulselbar serta perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara.
Lembaga keuangan nonbank juga turut berpartisipasi dalam program ini.
Sasaran program mencakup seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar.
Sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam fasilitasi ini.
Pendekatan yang digunakan adalah jemput bola dengan tim mendatangi wilayah kecamatan.
Wilayah sasaran awal meliputi Kecamatan Tamalanrea Biringkanaya dan Manggala.
Kegiatan kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya.
“Program ini sesuai arahan Pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiban sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat KUR,” kata Arlin Ariesta, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Rabu, 14/10/2026.
Ia menegaskan komitmen dinas dalam merealisasikan program prioritas Wali Kota terkait akses permodalan.
Pendampingan Administrasi dan Legalitas Usaha
Dalam proses pendampingan peserta mendapatkan asesmen kelayakan usaha.
Tim juga membantu menyiapkan dokumen administrasi untuk pengajuan kredit.
Fasilitasi mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha.
Pelaku usaha dikenalkan sistem transaksi digital menggunakan QRIS.
Mereka juga dijembatani pertemuan dengan pihak perbankan.
Tahapan tersebut diharapkan meningkatkan kesiapan administrasi dan pemahaman prosedur KUR.
“Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM yang terdampak penertiban,” jelas Arlin, Rabu, 14/10/2026.
Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Pendampingan Melekat
Pemkot Makassar mengembangkan pola fasilitasi yang mengedepankan pendampingan dan pengembangan usaha.
Kolaborasi dengan Bank Sulselbar dan perbankan Himbara diharapkan memperluas akses pembiayaan produktif.
Dana pembiayaan dapat digunakan untuk memperkuat modal kerja dan mengembangkan usaha.
“Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat,” terang Arlin, Rabu, 14/10/2026.
Ia menambahkan akses pembiayaan perlu diikuti penguatan legalitas dan peningkatan kapasitas produksi.
Perluasan pemasaran juga dibutuhkan agar UMKM berkembang berkelanjutan.
Bagi pedagang terdampak penertiban dukungan ini diharapkan membuka peluang memperbaiki kondisi usaha.
Arlin menegaskan fasilitasi pemerintah bukan jaminan seluruh pengajuan KUR disetujui.
Setiap permohonan tetap melalui verifikasi dan penilaian kelayakan oleh perbankan.
“Meski demikian akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimistis tetap terealisasi,” katanya, Rabu, 14/10/2026.
Pemkot Makassar berharap program ini memperluas kesempatan mengakses pembiayaan formal.
Upaya ini bertujuan memastikan penataan ruang publik membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat kecil.
“Melalui langkah ini usaha warga tetap terjaga. Artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang,” tutup Arlin, Rabu, 14/10/2026.
Komentar