Pemerintah Serahkan Kasus Penyadapan ke Bareskrim Tanpa Satgas Khusus
Makassarviral.com, Jakarta, Senin, 09/11/2026 — Pemerintah tidak akan membentuk satgas khusus untuk kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan penanganan sepenuhnya ke Bareskrim Polri.
Habiburokhman Mendorong Penelitian Penerima Manfaat
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, mendesak penyidikan menelusuri pihak yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari dugaan penyadapan. Ia menduga adanya sosok besar dalam konteks politik yang melindungi atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Penanganan kasus ini dijalankan oleh tim Bareskrim yang telah mengumpulkan alat bukti seperti telepon seluler, iPad, dan flashdisk. Bareskrim juga memeriksa 13 saksi dan lima ahli, sementara 6 saksi diperbolehkan perlindungan di LPSK.
Rapat kerja dengan Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dijadwalkan pada Kamis 12 November. Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dugaan serius terkait keselamatan negara dan tindak pidana makar yang mungkin terkait.
