Bareskrim Buru Menelusuri Pemberi Perintah Kasus Penyadapan Prabowo
Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 08/11/2026 — Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 5 November 2026 setelah penyidik menyimpulkan bahwa ia telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Slamet adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri dan kini menjabat Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Pada awal Oktober 2026, tersangka berinisial AS meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan, dan SU menyetujui penghapusan file hasil penyadapan tersebut.
Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Tiga tersangka pertama, namely Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok.
Ketiganya sebelumnya ditahan di Rutan Mabes Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 4 November 2026.
Keempat tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun.
Bareskrim Buru Polri Siapkan Sidang Etik untuk Keempat Tersangka.
Kota ini juga didukung oleh Komisi III DPR Habiburokhman yang mendukung Polri untuk mengusut tuntas kasus ini dan membongkar motivasi penyadapan.
Kasus ini terungkap setelah laporan polisi dibuat pada Minggu, 08/11/2026, dan penyidik telah memeriksa 13 saksi serta lima ahli.
Penyaikan penyadapan diduga berlangsung pada 2025-2026 dengan sasaran Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidikan masih berlangsung, dan kemungkinan tersangka baru masih terbuka.
