Makassarviral.com, Makassar, Minggu, 04/10/2026 — Kota Makassar dijadikan region percontohan nasional dalam pembentukan sistem perlindungan sosial digital 2026.
Gerakan Nasional Peduli Tetangga Meluncurkan Pilot Project Perlinsos di Makassar
Peluncuran gerakan nasional Peduli Tetangga untuk Perlinsos dilakukan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang. Kegiatan tersebut dihadiri ribuan pengurus RT dan RW se-kota makassar.
Kolaborasi Pemerintahan Lintas Tingkat untuk Penguatan Perlindungan Sosial
Pemerintah pusat, pemerintah provinsi sulawesi selatan, dan pemerintah kota makassar bekerja sama untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan inklusif. Peluncuran ini memperkuat sinergi antar instansi dalam memproses pendataan masyarakat.
RT dan RW Diprioritaskan sebagai Agen Perlinsos Utama
Pemkot makassar menetapkan sekitar 6.032 pengurus lingkungan, namely ketua RT dan RW, sebagai agen utama Perlinsos. Kata ini menunjukkan kepentingan peran lokal dalam pelaksanaan program.
Ketua RT dan RW diprioritaskan karena posisinya sebagai agen pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Target 50 Persen Pendataan Searah Desember 2026
Pemerintah kota menargetkan proses pendaftaran masyarakat mencapai 50 persen until akhir tahun 2026. Target ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah perkotaan yang lebih luas.
Digitalisasi dan Integrasi Data Sumber sebagai Fondasi
Kementerian Sosial mempercepat digitalisasi sistem perlindungan sosial dengan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintah. Pengobatan ini bertujuan menghasilkan gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih utuh.
Data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikonfigurasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Badan Pusat Statistik.
Mekanisme Registrasi Biometrik dan Partisipasi Masyarakat
Agen Perlinsos dilengkapi dengan teknologi biometrik untuk memastikan identitas penerima bantuan. Proses registrasi ulang menggunakan teknologi ini untuk memindahkan warga yang tertowarnya dari sistem pendataan.
Partisipasi warga dalam koreksi data memungkinkan pemantauan transparan terhadap penyaluran bantuan. Hal ini mendukung peningkatan pengawasan publik.
Implikasi Transformasi Sistem Perlindungan Sosial
Penerapan sistem digital ini mengantarsihatkan proses penyediaan bantuan sosial dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Transformasi menunjukkan bahwa komunitas lingkungan dapat menjadi jaring pengaman bagi pemerintah.
Komentar