Kemnaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Cadangan Pesangon

Makassar1 Dilihat

Sulseltimes.com, Jakarta, Minggu, 15/11/2026 — Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pemerintah belum menunjuk Danantara maupun lembaga lain untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Pengelola Dana Cadangan Pesangon Belum Ditetapkan

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan informasi di media sosial yang menyebut dana wajib disetor kepada Danantara tidak benar.

Indah juga menegaskan Kemnaker tidak pernah menyatakan bahwa kementeriannya akan menjadi pengelola dana tersebut.

“Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon,” kata Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Minggu, 15/11/2026.

Dana cadangan pesangon diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketentuan itu mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja.

Undang-undang menyebut dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah dan mengecualikan pengusaha pada usaha mikro dan kecil.

Aturan Pelaksana Dibahas Bersama Pekerja dan Pengusaha

Ketentuan pelaksana yang mengatur mekanisme, tata kelola, pendanaan, lembaga pengelola, dan pertanggungjawaban masih harus disusun pemerintah.

Indah mengatakan penyusunan aturan pelaksana akan didahului konsultasi publik dengan unsur pengusaha dan pekerja.

Proses itu diperlukan agar mekanisme dana cadangan pesangon dapat menjamin hak pekerja sekaligus memiliki tata kelola yang jelas.

Masyarakat Diminta Menunggu Aturan Resmi

Kemnaker meminta masyarakat tidak menjadikan unggahan media sosial sebagai dasar keputusan sebelum aturan resmi diterbitkan.

Pemerintah juga belum menetapkan skema penyetoran maupun lembaga penerima dana cadangan pesangon.

Karena itu, kepastian mengenai pengelola dan mekanisme dana cadangan pesangon masih menunggu aturan pelaksana yang akan dibahas bersama pekerja dan pengusaha.

Komentar