mediasulsel.id – Makassar – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) 2026–2030. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium PKK Lantai 2, Jumat (17/4/2026).
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan RIPS akan menjadi panduan utama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan terintegrasi.
“RIPS ini jadi fondasi kita ke depan. Dukungan data dan peran aktif semua wilayah penting agar perencanaan tepat sasaran,” ujar Helmy.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan. Menurutnya, peran camat, lurah, hingga masyarakat sangat krusial, terutama dalam memilah sampah dari rumah.
Helmy juga menegaskan perubahan paradigma pengelolaan sampah. Ke depan, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya akan menampung residu.
“TPA bukan lagi tempat buang semua sampah. Hanya residu yang masuk, sehingga pengolahan di wilayah harus diperkuat,” jelasnya.
DLH pun mendorong penyediaan fasilitas TPS3R, optimalisasi bank sampah, serta pengelolaan sampah organik di tingkat masyarakat. Termasuk penguatan gerakan Jumat Bersih dan penghapusan sistem open dumping secara bertahap.
Sementara itu, Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, menilai pengelolaan sampah harus diselesaikan dari tingkat wilayah.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada TPA. Harus ada langkah nyata di kecamatan dan kelurahan, khususnya pengolahan sampah organik,” tegasnya.
Ia menyebut sampah organik seperti sisa makanan masih mendominasi timbulan sampah di Makassar, sehingga perlu menjadi fokus utama penanganan.
FGD ini menghadirkan penyusun RIPS, Dr. Irwan Ridwan Rahim, serta diikuti camat dan lurah se-Kota Makassar, unsur teknis DLH, hingga pengelola bank sampah.
Pemkot Makassar berharap RIPS 2026–2030 dapat menjadi panduan implementatif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan dimulai dari sumbernya.
