Makassarviral.com, Makassar, Jumat, 07/08/2026 — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempertahankan keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional serta mencapai target Universal Health Coverage di Kota Makassar.
Strategi Pertahankan Universal Health Coverage
Permintaan tersebut disampaikan Andi Zulkifly saat membuka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Makassar bersama BPJS Kesehatan di Kantor Balai Kota Makassar.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD, Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Bappeda, dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Agenda rutin ini berfungsi sebagai wadah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program JKN.
Program JKN merupakan salah satu program prioritas nasional yang memerlukan dukungan penuh pemerintah daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program JKN di Kota Makassar,” kata Andi Zulkifly, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Jumat, 07/08/2026.
Ia juga menyatakan perlunya mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi setiap pemangku kepentingan agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran.
Tantangan dan Tindak Lanjut OPD
Sejumlah tantangan menjadi perhatian bersama dalam forum tersebut.
Tantangan itu meliputi penduduk yang belum terdaftar, rendahnya tingkat keaktifan peserta bukan penerima upah, mobilitas penduduk, perpindahan domisili, hingga validitas data kependudukan.
Andi Zulkifly meminta pemutakhiran data kependudukan terus dilakukan karena menjadi dasar kepesertaan JKN.
Sinergi antara Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan perangkat daerah dinilai sangat penting.
Dalam rapat tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta JKN.
Perangkat daerah juga menyampaikan kendala seperti pemutakhiran data penerima bantuan dan pengawasan kepatuhan badan usaha.
Andi Zulkifly meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai tugas masing-masing.
Dinas Kesehatan diminta mempercepat kerja sama dan memastikan dukungan penganggaran bersama Bappeda serta BPKAD.
Dinas Ketenagakerjaan diminta memperkuat pengawasan kepatuhan badan usaha.
Dinas Sosial diminta mengkaji mekanisme pemutakhiran data peserta agar keaktifan JKN tetap terjaga.
“Saya minta seluruh OPD menindaklanjuti hasil rapat ini dan memperkuat koordinasi agar target UHC Kota Makassar tetap terjaga,” ujar Andi Zulkifly, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Jumat, 07/08/2026.
Cakupan Kepesertaan JKN di Makassar
Berdasarkan data semester II tahun sebelumnya, jumlah penduduk ber-KTP Kota Makassar tercatat sekitar 1,49 juta jiwa.
Sebanyak 1.484.560 jiwa di antaranya telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Cakupan kepesertaan tersebut telah mencapai 99,60 persen.
Komposisi peserta terbesar berasal dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Segmen lainnya meliputi peserta pekerja bukan penerima upah atau mandiri, peserta badan usaha, peserta yang dibiayai APBD Kota Makassar, serta PNS, TNI, dan Polri.
