Makassarviral.com, Jakarta, Sabtu, 14/11/2026 — Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berhak atas pensiun serta fasilitas mantan wakil presiden jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat.
Hak Pensiun Mantan Wakil Presiden
Pensiun pokok mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020, gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah Rp5,04 juta per bulan.
Dengan perhitungan tersebut, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Angka tersebut menjadi dasar penghitungan pensiun pokok mantan wakil presiden.
Pembayaran pensiun beserta tunjangan dan biaya lainnya dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Tunjangan dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden
Tunjangan mencakup biaya kebutuhan rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon.
Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya juga menjadi bagian dari hak tersebut.
Fasilitas berupa rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya diberikan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah.
Biaya pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden yang bersangkutan.
Mantan wakil presiden juga berhak menggunakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi.
Biaya pemeliharaan kendaraan dinas beserta gaji pengemudi tetap menjadi tanggungan negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menjelaskan bahwa pemberhentian wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat.
Kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Dengan demikian, hak pensiun, tunjangan, serta fasilitas bagi Gibran akan bergantung pada keputusan resmi MPR terkait status pemberhentiannya dari jabatan wakil presiden.
