Makassarviral.com, Makassar, Selasa, 10/11/2026 — Polisi mengungkap kasus pengolapan LPG bersubsidi di Tamalanrea yang menyinggung 510 tabung dan menghasilkan keuntungan Rp55,2 juta.
Kasus Pengolapan LPG Bersubsidi Dilindungi di Tamalanrea, Makassar
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menjelaskan bahwa penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta tindak pidana perlindungan konsumen berlangsung di wilayah hukum Polda Sulsel.
Penindakan terhadap pelaku AA 47 diadakan pada Senin setelah informasi masyarakat yang diberikan pada Minggu.
Pelaku men Transfer isi LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram dengan menggunakan alat transfer gas dan ember es batu atau air.
Penelitian mengungkap bahwa total 510 tabung LPG dibeli dengan harga Rp19.000‑20.000 per tabung atau Rp25.000 di toko, menghasilkan keuntungan Rp55.200.000.
Pelaku menjual 120 tabung ukuran 5,5 kilogram dan 400 tabung ukuran 12 kilogram, total 510 tabung.
Penghukuman mengancam pelaku dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar.
Lilik Hardiyanto, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi Selatan, mengapresiasi keberhasilan Polda Sulsel dalam mengungkap praktik penyalahgunaan LPG.
Ia menegaskan bahwa praktik pengolahan LPG yang tidak sesuai prosedur sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan kebocoran hingga ledakan.
Polda Sulsel menegaskan komitmen untuk terus menegakkan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi dan melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
Masyarakat diharapkan memberikan informasi kepada kepolisian bila menemukan indikasi penyalahgunaan LPG bersubsidi atau praktik lain yang berbahaya.
Respons Pemerintah dan Perlindungan Konsumen
Pemerintah melalui Polda Sulsel berkomitmen melindungi konsumen dengan memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi.
Kasus ini menjadi contoh nyata ancaman keamanan dan kepentingan ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat jika distribusi LPG bersubsidi tidak dikendalikan.
Pemerintah mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan indikasi penyalahgunaan agar keamanan energi tersedia bagi seluruh masyarakat.
