IEU-CEPA Siap Ditandatangani, 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Jadi Nol

Makassar24 Dilihat

Sulseltimes.com, Brussels, Sabtu, 21/11/2026 — Indonesia dan Uni Eropa mematangkan penandatanganan IEU-CEPA, dengan 90,4 persen pos tarif produk Indonesia dijadwalkan langsung memperoleh tarif nol persen.

Penandatanganan IEU-CEPA di Brussels

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia di Brussels, Belgia.

Airlangga bertemu Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič.

Keduanya membahas kesiapan penandatanganan dan percepatan implementasi perjanjian.

Cakupan, Manfaat, dan Target Penerapan

IEU-CEPA mencakup liberalisasi lebih dari 98 persen perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Eropa.

Sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia akan langsung memperoleh tarif nol persen setelah ketentuan perjanjian diterapkan.

Perjanjian membuka akses ke pasar Uni Eropa yang berpenduduk sekitar 450 juta jiwa.

Nilai perdagangan bilateral kedua pihak tercatat sekitar 30 miliar dolar AS per tahun.

“Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Uni Eropa dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu, 21/11/2026.

Pemerintah menargetkan perjanjian meningkatkan daya saing industri, menarik investasi berkualitas, dan menciptakan lapangan kerja.

Indonesia dan Uni Eropa membahas target penerapan sementara pada awal 2027.

Proses ini dijalankan sambil menunggu ratifikasi dan prosedur hukum domestik masing-masing negara.

Penerapan lebih cepat bertujuan menjaga kesinambungan akses preferensial produk Indonesia.

Langkah ini juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

Menteri Perdagangan Budi Santoso dijadwalkan menandatangani IEU-CEPA bersama Maroš Šefčovič.

Airlangga dan Šefčovič juga dijadwalkan menandatangani Perjanjian Perlindungan Investasi Indonesia-Uni Eropa.

Penandatanganan diperkirakan memperluas akses pasar dan memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis kedua negara.